Diskriminasi, Inilah 3 Isu Utama Kelompok Disabilitas di Indonesia

Diskriminasi, 3 Isu Utama Kelompok Disabilitas

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan dan ragam sosial. Berbagai kelompok suku, agama, ras, hidup bersama dalam lingkungan sosial yang adil.

Namun, terkadang, masih saja terjadi hal-hal yang timpang dan tidak menyenangkan bagi sebagian kelompok tertentu. Contohnya kelompok penyandang disabilitas.

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menekankan ada tiga isu utama disabilitas yang patut diperhatikan oleh pemerintah.

Pertama adalah pendataan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 8,56 persen dari total populasi Indonesia merupakan penyandang disabilitas atau sekitar 21 juta.

Kedua, masalah stigma dan diskriminasi. Hal ini sering para sahabat dianggap tidak mampu beraktivitas seperti halnya non disabilitas.

“Bahkan sebagian orang tua enggan menyekolahkan putra putrinya dan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sebagai penghambat kerja maupun kegiatan lainnya,” ucapnya.

Menurutnya mengubah persepsi ini  membutuhkan proses yang tidak mudah dan kita semua harus bersama-sama melawan stigma tersebut termasuk melakukan sosialisasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.

Ketiga, permasalahan pendidikan dan pekerjaan. Saat ini masih banyak para sahabat yang belum mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak.

“Sebagian, berhasil menyelesaikan pendidikannya bahkan sampai jenjang yang tertinggi. Namun, mereka masih harus berhadapan dengan praktek yang menghambat mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai,” ucapnya.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya langkah nyata yang dilakukan oleh Yayasan Perempuan Tangguh Mandiri Indonesia kepada para sahabat sebagai bentuk kepedulian dan bagian dari tanggung jawab sosial yang dilakukan dengan baik,” ucapnya.

Dampak Pandemi Kepada Kelompok Disabilitas

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Suprapto, menambahkan pandemi Covid-19 berdampak kepada semua lapisan masyarakat termasuk para disabilitas.

Di tengah kondisi yang belum usai sejak Maret 2020, fokus pemerintah selain kepada aspek kesehatan dan sosial, tapi juga pada strategi pemenuhan ekonomi termasuk penyandang disabilitas.

Kementerian PPPA telah menyusun rencana aksi nasional perlindungan khusus dan lebih kepada para penyandang disabilitas yang disebut sebagai peta jalan perlindungan perempuan penyandang disabilitas. Hal ini seperti yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo agar bersama-sama menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak termasuk angka perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Perempuan Tangguh Mandiri Indonesia, Myra Winarko, menegaskan ada tiga aspek bagi kelompok disabilitas yang menjadi latar belakang penghargaan ini, yakni diskriminasi, minimnya pendidikan, dan penyediaan infrastruktur. Menurut Myra, penyandang difabel masih sering mendapatkan stigma negatif atau perlakukan diskriminatif dari masyarakat.

“Masih minimnya pendidikan soft skill dan profesi untuk difabel di Indonesia, sehingga berpengaruh kepada keadaan sosial dan ekonomi mereka. Ditambah lagi tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam penyediaan infrastruktur yang masih kurang memadai,” ucapnya.

 

Leave a Reply